oleh Imam Solehudin
Bola panas kasus century masih terus berlanjut. Sampai mendekati akhir masa kerja pansus, keputusan final belum juga disepakati. Pasalnya hingga saat ini belum ada kesepakatan bersama soal siapa yang bertanggung jawab terhadap pengucuran dana talangan bank century. Soal pihak yang diduga bertanggungjawab misalnya, sejumlah fraksi terpecah menjadi dua kubu. Mereka yang tergabung dalam koalisi partai pemerintah menilai, pihak yang berperan besar terhadap kasus bailout bank yang kini sudah berganti nama menjadi bank mutiara ini adalah jajaran dewan direksi bank, salah satunya Robert Tantular. Sedangkan fraksi PKS, Golkar, PDIP, dan Gerindra tetap dengan pendiriannya, menilai bahwa yang bertanggung jawab penuh soal pengucuran dana talangan bank century adalah Sri Mulyani dan Boediono, yang dulu masing-masing menjabat sebagai ketua KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan).
Hal tersebut sebagaimana disampaikan pada rapat penyampaian kesimpulan sementara pansus, mengenai hasil investigasi soal penelusuran dana bank century belum lama ini. Sebagaimana yang kita tahu, keempat partai diatas meyebut nama Boediono dan Sri Mulyani sebagai orang yang terlibat dalam kasus bailout century. Pemerintah sepertinya mulai cemas terhadap pandangan beberapa mitra koalisi yang tidak sejalan. Berbagai upaya pun terus dilakukan untuk menjinakan mereka, salah satunya dengan lobi-lobi politik.
Beberapa staf khusus presiden mendatangi para ketua umum parpol atau tokoh yang dianggap punya pengaruh kuat terhadap anggota pansus. Ahmad Syafi’i Ma’arif misalnya, pernah diminta oleh staf khusus presiden untuk menemui presiden SBY, namun mantan ketua PP Muhammadiyah tersebut secara tegas menolak permintaan tersebut dengan alasan masih belum tuntasnya persoalan century. Gerilya yang dilakukan mereka pun tak pelak menimbulkan persepsi negatif masyarakat. Pemerintah nampaknya mulai sedikit cemas terhadap apa yang terjadi selama proses pengusutan kasus bailout century. Beberapa kejanggalan terhadap aliran dana sedikit-sedikit mulai terkuak, kendati banyak hambatan yang dilalui pansus terutama menyangkut informasi nasabah bank. Hal inilah nampaknya yang menjadi salah satu penyebab mengapa pemerintah begitu intensif melakukan deal-deal politik.
Masyarakat Indoenesia nampaknya mulai harap-harap cemas, karena bisa jadi hasil kinerja pansus kasus bailout yang merugikan negara sebesar 6,3 triliun itu tidak sesuai apa yang diharapkan karena bisa jadi lobi politik yang dilakukan pemerintah akan dapat mempengaruhi hasil pansus. Semoga amanah terhadap para wakil rakyat itu bisa diemban sebaik-baiknya oleh mereka.
0 komentar:
Posting Komentar