Urgensi Infrastruktur Pendidikan

Oleh Imam Solehudin

Hasil Ujian Nasional (UN) beberapa hari yang lalu telah diumumkan. Presentasi tingkat kelulusan untuk SMA, SMK, dan MA mengalami penuruanan jika dibanding tahun lalu. Pada tahu 2009, tingkat kelulusan mencapai 93,4%, sedangkan untuk tahun ini 89,88 % atau turun 4% (Sindo,27/4). Tercatat untuk tahun 2010, dari total peserta UN 1.522.162, sebanyak 1.362.696 dinyatakan lulus sedangkan nasib 154.079 siswa lainnya tidak lulus.
Persoalan mengenai pendidikan memang menjadi permasalahan klasik di negeri kita. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan ini. Mengenai ujian nasional misalnya, hampir disetiap penyelenggraan ujian nasional selalu ada masalah, entah itu soal pendistribusian atau isi soal itu sendiri. Akibatnya, proses penyelenggaraan UN pun mengalami kendala. Tak dipungkiri bahwa turunnya presentasi kelulusan UN salah satu faktornya karena hal tersebut.
Setidaknya ada dua hal yang mesti diperhatikan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Pertama adalah mengenai sarana dan prasarana sekolah. Dibeberapa daerah kita sering menyaksikan masih banyak sekolah yang tidak layak. Padahal instrumen sekolah sangat vital terhadap keberlangsungan sebuah proses pendidikan. Kalau kita ibaratkan sekolah itu kapal dan penmpangnya murid, bagaimana mungkin penumpangnya bisa sampai ke tujuan bila “kapalnya” saja sudah tidak layak terbang.
Kedua adalah masalah tenaga pendidik. Guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat besar dalam menghasilkan murid-murid yang berkualitas. Ditangan merekalah anak didiknya akan berhasil atau tidak. Sayang, pengorbanan mereka tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Kesejahteraan mereka masih sangat minim. Soal status misalnya, masih banyak guru yang menjadi guru tidak tetap alias tenaga honorer. Pendapatan mereka masi jauh dari cukup, kadang mereka mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masih ingat tentang kisah kepala sekolah yang juga menjadi pengemis? Bayangkan saja, itu terjadi pada sebuah sekolah yang berada di pusat Ibu kota (Jakarta), mungkin ini hanya terjadi di negeri kita saja. Kemudian mengenai kualitas dan kualitas pendidik. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru belum merata. Hal ini bisa dilihat di beberapa daerah masih banyak tenaga pendidik yang kompetensi mengajarnya tidak layak.
Pemerintah memang telah menganggarkan dana 20% dari APBN untuk pendidikan. Namun, anggaran sebesar itu, belum juga bisa membuat pendidikan semakin baik. Masih banyaknya masalah yang menimpa dunia pendidikan membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah dalam mekanisme penyaluran anggaran pendidikan. Praktik korupsi, pengutan liar, nampaknya tidak bisa hilang di kalangan para birokrat negeri ini. Fungsi pengwasan pemerintah masih sangat lemah bila kita perhatikan. Praktik penyelewengan dana masih sangat rawan. Bantuan operasional sekolah (BOS) yang seyogyanya diperuntukan untuk kesejahteraan sekolah, masih diwarnai praktik korupsi oleh oknum sekolah. Ini bisa jadi karena rendahnya tingkkat kesejahteraan pada pendidik sehingga praktik-praktik kotor seperti itu tetap terjadi./MAM